Perwakilan dari Bagian Hukum Kabupaten Rembang berkunjung ke Kabupaten Lamongan untuk menjalin kerjasama dan bertukar informasi terkait JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang ada di Lamongan. [gallery size="large" link="none" ids="17699,17698,17697"] Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem hukum di kedua kabupaten dan meningkatkan akses masyarakat...
Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Integrasi Produk Hukum Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan Evaluasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Aplikasi Integrasi JDIH Kabupaten Lamongan di Ruang Lt. 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan. ...
Dalam rangka penilaian pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan Evaluasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH Kabupaten Lamongan di Ruang Rapat Dewi Andongsari Lt. 5 Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Bapak Drs. Moh....
Pemerintah Kabupaten Lamongan mengucapkan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh berkah dan bertabur banyak kebaikan. 1 Muharam 1445 Hijriah merupakan perayaan tahun baru dalam kalender Hijriah atau kerap disebut tahun baru Islam. Tahun ini, tahun baru Islam 1445 H...
Bupati Lamongan Dr. H. Yuhronur Efendi, MBA. mengajak masyrakat khususnya kabupaten Lamongan dengan gerakan "Ayo Rayakan Idul Adha tanpa kantong platik" gunakan wadah alternatif pengganti kantong plastik untuk daging kurbanmu....
Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan, menggelar audensi bersama Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Kabupaten setempat, Senin (12/06/2023). Pertemuan yang digelar di ruang Banggar DPRD siang itu, membahas soal program bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)...
Pemerintah Kabupten Lamongan dalam persoalan penyebab terjadinya sengketa adalah faktor terjadinya peralihan hak atas tanah yang tidak benar yang berpotensi konflik baik secara yuridis disebabkan karena tidak tertibnya administrasi pertanahan di Desa maupun kurangnya pemahaman bagi aparat Pemerintah Desa, Pembantu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara...
Pemerintah Kabupten Lamongan dalam persoalan ketentraman dan kedamaian dengan mentaati norma hukum yang ada seakan tak mau ketinggalan terus bergerak memberikan perhatian dan mendorong kepada para kades dan 1 kelurahan binaan untuk mengikuti ajang Seleksi Anugerah Paralegal Justice Award bagi Kepala Desa/ Lurah sebagai Non...