Kegiatan JDIH

Perwakilan dari Bagian Hukum Kabupaten Rembang berkunjung ke Kabupaten Lamongan untuk menjalin kerjasama dan bertukar informasi terkait JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang ada di Lamongan. [gallery size="large" link="none" ids="17699,17698,17697"] Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem hukum di kedua kabupaten dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi hukum yang akurat dan terkini. Dalam diskusi yang berlangsung, delegasi dari Kabupaten Rembang membagikan pengalaman mereka dalam mengelola JDIH serta menjelaskan inovasi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan aksesibilitas informasi hukum bagi masyarakat. Mereka juga membahas potensi kerjasama antar-daerah dalam pengembangan sistem informasi hukum yang lebih baik....

Bimbingan Teknis Sistem Aplikasi Integrasi Produk Hukum  Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan Evaluasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Aplikasi Integrasi JDIH Kabupaten Lamongan di Ruang Lt. 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.  ...

Dalam rangka penilaian pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan melaksanakan Evaluasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan JDIH Kabupaten Lamongan di Ruang Rapat Dewi Andongsari Lt. 5 Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Bapak Drs. Moh. Nalikan, M.M., dengan Narasumber yang diundang dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI yang diwakili oleh Bpk. Diden Priya Utama, S.Kom., yang menyampaikan mengenai Evaluasi Pengelolaan JDIH Kabupaten Lamongan....

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengucapkan selamat tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga tahun ini menjadi tahun yang penuh berkah dan bertabur banyak kebaikan. 1 Muharam 1445 Hijriah merupakan perayaan tahun baru dalam kalender Hijriah atau kerap disebut tahun baru Islam. Tahun ini, tahun baru Islam 1445 H jatuh pada Rabu, 19 Juli 2023. Tahun baru Islam adalah salah satu perayaan penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Sebab, perayaan ini berkaitan dengan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke Madinah. Untuk memeriahkan momen suka cita ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan mengucapkan selamat tahun baru Islam 2023 khususnya kepada seluruh masyarakat Lamongan, semoga tahun baru ini membawa banyak kedamaian, kemakmuran, dan kebahagiaan bagi kita semua....

Pemerintah Kabupten Lamongan dalam persoalan penyebab terjadinya sengketa adalah faktor terjadinya peralihan hak atas tanah yang tidak benar yang berpotensi konflik baik secara yuridis disebabkan karena tidak tertibnya administrasi pertanahan di Desa maupun kurangnya pemahaman bagi aparat Pemerintah Desa, Pembantu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di wilayah kecamatan, sehingga dapat mengakibatkan sengketa dikemudian hari. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diadakan Bimbingan Teknis secara bertahap bagi Kepala Desa, Pembantu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di wilayah Kecamatan di Kabupaten Lamongan. Maksud dan tujuan dilakukan Bimbingan Teknis yang pertama yaitu untuk memberikan pembekalan untuk menambah pengetahuan  dan kapasitas serta wawasan tentang Hukum Pertanahan pada umumnya dan prosedur pembuatan akta tanah bagi para Skertaris Desa dan Pembantu Penjabat Pembuat Akta Tanah Sementara diwilayah keacamatan serta tertibnya pengadministrasian dokumen Pertanahan. Yang kedua meningkatkan system pelayanan yang prima (excellent Service) kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibidang pembuatan akta tanah. Waktu dan tempat dilaksannya Bimbingan Teknis ke-Pejabat Pembuat Akta Tanah-an (ke-PPAT-an) dilaksanakan pada hari Rabu 7 Juni 2023 dilaksanakan di Ruang Pertemuan "Gajah Mada" Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Lt. 7 J. KH.A Dahlan No. 01 Lamongan, dengan Jumlah peserta kegiatan Bimbingan Teknis ke-PPAT-an sebanyak 100 orang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang Pembantu Pejabat Pembat Akta Tanah Sementara (PPATS) di wilayah Kecamatan dan 73 (tujuh puluh dua) orang Kepala Desa yang belum pernah mengikuti Bimtek ke- PPAT -an. Nara Sumber Materi 1. Badan Pertanahan Nasional Materi : Tertib Administrasi di Bidang Pertanahan dan perlunya Akta PPAT sebagai Syarat Peralihan Hak Tanah. 2. Kejaksaan Negeri Lamongan : Materi Pencegahan terjadinya sengketa di bidang pertanahan....

Pemerintah Kabupten Lamongan dalam persoalan ketentraman dan kedamaian dengan mentaati norma hukum yang ada seakan tak mau ketinggalan terus bergerak memberikan perhatian dan mendorong kepada para kades dan 1 kelurahan binaan untuk mengikuti ajang Seleksi Anugerah Paralegal Justice Award bagi Kepala Desa/ Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker dan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita, oleh Kemenkum ham RI dan mahkamah Agung RI. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI telah membuka seleksi Anugerah Paralegal Justice Award bagi Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker sebagai bentuk apresiasi terhadap Kepala Desa yang telah berperan menyelesaikan permasalahan hukum secara non litigasi di wilayahnya. Ada 4 dimensi yang menjadi tolok ukur dalam seleksi paralegal justice itu diantaranya akses informasi hukum, akses implementasi hukum, akses keadilan dan akses demokrasi serta regulasinya, demikian awal penjelasan Rois, SH, M.Hum, Kabag Hukum Setda Pemkab Lamongan. Dr, H. Yuhronur Efendi, MBA, bupati Lamongan yang akrab dikenal dengan nama Pak YES langsung perintahkan Asisten I setda pemkab Lamongan Drs. M. Fahrudin Ali Fikri, M.Si, untuk mendorong para kades dan lurah dengan program di seluruh desa di kabupaten Lamongan tercipta Desa Sadar Hukum, agar kehidupan bermasyarakat, tata kelola ekonomi masyarakat menjadi adem ayem, tentrem, karena tercipta juga tatanan keluarga sadar hukum, demikian arahan asisten 1 Drs. M. Fahrudin Ali Fikri, M.Si, dengan didampingi staf ahli pemeintahan dan hukum Joko Nursiyanto, SH, MH. Ketua LABH Al Banna, Luqmanul Hakim, Drs, SH, MH, menerjunkan senior partnernya Juris Justitio Hakim Putra, SH, MH, sebagai mitra advokasi hukum pada masyarakat baik secara litigasi (proses penyidikan, penuntutan dan persidangan) maupun non Litigasi (Penyuluhan Hukum, Konsultasi, Investigasi, Mediasi, Negosiasi, Drafting, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat itu untuk pengembangan dan peningkatan kebermanfaatan inovasi Jejaring Hukum Masyarakat yang digagas dalam rangka menegakkan program Desa Sadar Hukum, Begitu antusiasnya para kades dan lurah diantaranya Kepala Desa Sidorejo, Randubener, Moronyamplung, Solokuro, Tebluru, Balun, Kebet dan Lurah Sidokumpul, langsung siap melakukan nota kerjasama dengan LABH Al Banna Lamongan untuk ikut mengawal membentuk Desa Sadar Hukum bersama Bagian Hukum Setda Pemkab Lamongan....

Pemerintah Kabupaten Lamongan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Senin (14/11) di Hotel Bumi Surabaya.   Capaian opini WTP 6 kali berturut-turut tersebut ialah reputasi good governance yang dilakukan oleh Pemkab Lamongan saat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan bersamaan dengan menghadapi perubahan situasi.   "Perolehan opini WTP 6 kali berturut-turut ialah refleksi dari Pemkab Lamongan yang telah berhasil dalam penyusunan dan penyajian keuangan setiap tahunnya. Itu yang mendasari kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.   Dengan capaian yang diterimanya, Pak Yes menegaskan bahwa praktik keuangan dalam Pemerintahan yang sehat dapat dilihat dari meningkatnya indeks kesehatan dan indeks perekonomian pada daerah.   "Capaian yang diharapkan dari perolehan opini WTP ini ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pengelolaannya harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi masyarakat," tegas Pak Yes.   Sama halnya dengan Pak Yes, Khofifah juga menuturkan bahwa Pemerintah harus segera melakukan mitigasi untuk kebutuhan daerah masing-masing. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah kebutuhan ekonomi yang dapat tumbuh dengan inklusif.   "Opini WTP yang kita peroleh harus ditunjukkan pula pada pencapaian kebutuhan daerah kita masing-masing, baik kebutuhan ekonomi, kesehatan, maupun lainnya," tuturnya....