Subag Dokumentasi & Informasi Hukum

Pemerintah Kabupten Lamongan dalam persoalan penyebab terjadinya sengketa adalah faktor terjadinya peralihan hak atas tanah yang tidak benar yang berpotensi konflik baik secara yuridis disebabkan karena tidak tertibnya administrasi pertanahan di Desa maupun kurangnya pemahaman bagi aparat Pemerintah Desa, Pembantu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di wilayah kecamatan, sehingga dapat mengakibatkan sengketa dikemudian hari. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu diadakan Bimbingan Teknis secara bertahap bagi Kepala Desa, Pembantu Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) di wilayah Kecamatan di Kabupaten Lamongan. Maksud dan tujuan dilakukan Bimbingan Teknis yang pertama yaitu untuk memberikan pembekalan untuk menambah pengetahuan  dan kapasitas serta wawasan tentang Hukum Pertanahan pada umumnya dan prosedur pembuatan akta tanah bagi para Skertaris Desa dan Pembantu Penjabat Pembuat Akta Tanah Sementara diwilayah keacamatan serta tertibnya pengadministrasian dokumen Pertanahan. Yang kedua meningkatkan system pelayanan yang prima (excellent Service) kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan dibidang pembuatan akta tanah. Waktu dan tempat dilaksannya Bimbingan Teknis ke-Pejabat Pembuat Akta Tanah-an (ke-PPAT-an) dilaksanakan pada hari Rabu 7 Juni 2023 dilaksanakan di Ruang Pertemuan "Gajah Mada" Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Lt. 7 J. KH.A Dahlan No. 01 Lamongan, dengan Jumlah peserta kegiatan Bimbingan Teknis ke-PPAT-an sebanyak 100 orang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) orang Pembantu Pejabat Pembat Akta Tanah Sementara (PPATS) di wilayah Kecamatan dan 73 (tujuh puluh dua) orang Kepala Desa yang belum pernah mengikuti Bimtek ke- PPAT -an. Nara Sumber Materi 1. Badan Pertanahan Nasional Materi : Tertib Administrasi di Bidang Pertanahan dan perlunya Akta PPAT sebagai Syarat Peralihan Hak Tanah. 2. Kejaksaan Negeri Lamongan : Materi Pencegahan terjadinya sengketa di bidang pertanahan....

Pemerintah Kabupten Lamongan dalam persoalan ketentraman dan kedamaian dengan mentaati norma hukum yang ada seakan tak mau ketinggalan terus bergerak memberikan perhatian dan mendorong kepada para kades dan 1 kelurahan binaan untuk mengikuti ajang Seleksi Anugerah Paralegal Justice Award bagi Kepala Desa/ Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker dan Penghargaan Anubhawa Sasana Desa Jagaddhita, oleh Kemenkum ham RI dan mahkamah Agung RI. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Mahkamah Agung RI telah membuka seleksi Anugerah Paralegal Justice Award bagi Kepala Desa/Lurah sebagai Non Litigation Peacemaker sebagai bentuk apresiasi terhadap Kepala Desa yang telah berperan menyelesaikan permasalahan hukum secara non litigasi di wilayahnya. Ada 4 dimensi yang menjadi tolok ukur dalam seleksi paralegal justice itu diantaranya akses informasi hukum, akses implementasi hukum, akses keadilan dan akses demokrasi serta regulasinya, demikian awal penjelasan Rois, SH, M.Hum, Kabag Hukum Setda Pemkab Lamongan. Dr, H. Yuhronur Efendi, MBA, bupati Lamongan yang akrab dikenal dengan nama Pak YES langsung perintahkan Asisten I setda pemkab Lamongan Drs. M. Fahrudin Ali Fikri, M.Si, untuk mendorong para kades dan lurah dengan program di seluruh desa di kabupaten Lamongan tercipta Desa Sadar Hukum, agar kehidupan bermasyarakat, tata kelola ekonomi masyarakat menjadi adem ayem, tentrem, karena tercipta juga tatanan keluarga sadar hukum, demikian arahan asisten 1 Drs. M. Fahrudin Ali Fikri, M.Si, dengan didampingi staf ahli pemeintahan dan hukum Joko Nursiyanto, SH, MH. Ketua LABH Al Banna, Luqmanul Hakim, Drs, SH, MH, menerjunkan senior partnernya Juris Justitio Hakim Putra, SH, MH, sebagai mitra advokasi hukum pada masyarakat baik secara litigasi (proses penyidikan, penuntutan dan persidangan) maupun non Litigasi (Penyuluhan Hukum, Konsultasi, Investigasi, Mediasi, Negosiasi, Drafting, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat itu untuk pengembangan dan peningkatan kebermanfaatan inovasi Jejaring Hukum Masyarakat yang digagas dalam rangka menegakkan program Desa Sadar Hukum, Begitu antusiasnya para kades dan lurah diantaranya Kepala Desa Sidorejo, Randubener, Moronyamplung, Solokuro, Tebluru, Balun, Kebet dan Lurah Sidokumpul, langsung siap melakukan nota kerjasama dengan LABH Al Banna Lamongan untuk ikut mengawal membentuk Desa Sadar Hukum bersama Bagian Hukum Setda Pemkab Lamongan....

Pemerintah Kabupaten Lamongan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, Senin (14/11) di Hotel Bumi Surabaya.   Capaian opini WTP 6 kali berturut-turut tersebut ialah reputasi good governance yang dilakukan oleh Pemkab Lamongan saat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan bersamaan dengan menghadapi perubahan situasi.   "Perolehan opini WTP 6 kali berturut-turut ialah refleksi dari Pemkab Lamongan yang telah berhasil dalam penyusunan dan penyajian keuangan setiap tahunnya. Itu yang mendasari kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah," tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.   Dengan capaian yang diterimanya, Pak Yes menegaskan bahwa praktik keuangan dalam Pemerintahan yang sehat dapat dilihat dari meningkatnya indeks kesehatan dan indeks perekonomian pada daerah.   "Capaian yang diharapkan dari perolehan opini WTP ini ialah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu pengelolaannya harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik bagi masyarakat," tegas Pak Yes.   Sama halnya dengan Pak Yes, Khofifah juga menuturkan bahwa Pemerintah harus segera melakukan mitigasi untuk kebutuhan daerah masing-masing. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah kebutuhan ekonomi yang dapat tumbuh dengan inklusif.   "Opini WTP yang kita peroleh harus ditunjukkan pula pada pencapaian kebutuhan daerah kita masing-masing, baik kebutuhan ekonomi, kesehatan, maupun lainnya," tuturnya....

Peringati hari sumpah pemuda yang ke-94 tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar upacara di Alun-Alun Lamongan, Jumat (28/10/2022). Dipimpin secara langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, peringatan tersebut sebagai momentum meningkatkan semangat kebersamaan membangun bangsa. Dalam rilis Pemkab Lamongan, diterangkan bahwa tanggal 28 Oktober 1928 lalu, menjadi tonggak kuat menuju kemerdekaan Indonesia yang diasosiasikan oleh para pemuda Indonesia, dengan memberikan pembelajaran terkait menyikapi perbedaan, primordial, suku, bangsa, ras dan kultur. Dimana kepentingan menjadi kekuatan, bukan sebagai faktor yang melemahkan. Sehingga, sebagai upaya menghadirkan sejarah masa lalu, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar upacara yang diikuti siswa SMP-SMA sederajat di Kabupaten Lamongan, diharapkan dapat menjadi renungan, pembelajaran yang dapat dijadikan teladan dan inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Peran pemuda sebagai tinta emas sepanjang masa, menjadi pengejawantahan dari nilai agung sumpah pemuda dalam konteks kekinian dan yang akan datang. Mengingat masih adanya ancaman terhadap kesatuan Indonesia, saat membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga, Zainuddin Amali, Bupati Yuhronur mengatakan, pemuda di era saat ini menjadi penentu kemajuan bangsa kelak, diharapkan terus memandang keragaman menjadi anugerah dan kekuatan besar untuk kejayaan bangsa. "Pemuda hari ini adalah tokoh-tokoh yang akan berperan pada masa yang akan datang, apa yang dilakukan pemuda di masa sekarang menjadi penentu kemajuan bangsa Indonesia. Mandat pemuda di masa kini adalah menjadikan nilai-nilai persatuan di atas segala-galanya. Memandang keberagaman menjadi anugrah untuk dirangkai menjadi kekuatan," tuturnya. Melihat prestasi yang telah ditorehkan pemuda Indonesia secara nasional maupun internasional saat ini, menjadi modal untuk membangun keunggulan Indonesia di masa yang akan datang. Namun, masih adanya pengangguran dan keterpurukan dalam tindakan destruktif yang tidak menguntungkan, hal ini menjadi ancaman besar bagi bangsa Indonesia. "Perlu adanya pemberdayaan dan pembembangan pemuda menjadi kreatif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri, dengan berkarakter mulia, agar pemuda dapat menghadapi situasi yang tidak menggantungkan dan mampu mencapai prestasi tinggi," pungkasnya. (ghf/n)...

Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum berbasis teknologi informasi pada Kasi Pemerintahan Kecamatan dan Operator JDIH se Kabupaten Lamongan. Dilaksanakan di ruang rapat AIRLANGGA gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan Lantai 3. Acara dibuka langsung oleh Bapak Drs. Moh. Nalikan, MM selaku Sekretaris Daerah Kab. Lamongan & Nara Sumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Kepala Bagian Hukum : Joko Nursiyanto, SH.MH 2. Kominfo Kab.Lamongan : Anton Purnawirawan, SST 3. Biro Hukum Provinsi Jawa Timur : M. Syafaat Djauhari, SH, MH 4. Konsultan IT dari Creative Media : Hadi Sisyanto, S. Kom Kegiatan bimbingan teknis ini membahas tentang pengelolaan Produk Hukum Desa dengan sistem yang ter-integrasi yang akan di kelola oleh Kecamatan. Sehingga admin atau operator Kecamatan mampu melakukan manajemen produk hukum desa melalui sistem aplikasi produk hukum yang terintegrasi di fasilitasi oleh JDIH Bagian Hukum Kab. Lamongan.  ...

  WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Tanggal 18 s/d 20 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan,Jalan Pahlawan No 17 Sekretariat Daerah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.   MATERI Studi Komparasi Publikasi Peraturan Perundang – Undangan Pembentukan Produk Hukum Daerah Pada Bagian Hukum Setda kabupaten Tabanan Provinsi Bali ...