Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Produk Hukum Daerah Menuju Regulasi yang Berkualitas
📖 Harmonisasi Produk Hukum Daerah
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mengikuti Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur.
Rapat ini membahas:
✔️ Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
✔️ Rancangan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2027.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk mewujudkan produk hukum daerah yang harmonis, berkualitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
#BagianHukumLamongan #JDIHLamongan #JDIH #ProdukHukum #Harmonisasi #PeraturanDaerah #PeraturanBupati #KabupatenLamongan #KementerianHukum #GoodGovernance
Kegiatan Populer
Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan Terima Mahasiswa PPLH Fakultas Hukum UNISDA Lamongan
212 views
Koordinasi Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
200 views
Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup)
152 views
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN SEMINAR NASIONAL PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
150 views
Kegiatan Terbaru
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Gelar Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dan Desk Finalisasi Tarif Retribusi Daerah
7 Jul 2026
Penyempurnaan Produk Hukum Daerah Melalui Pengharmonisasian Regulasi
1 Jul 2026
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Berbagi Praktik Baik Pengelolaan JDIH di Bawaslu Kabupaten Lamongan
30 Jun 2026
Bagian Hukum Fasilitasi Pembahasan Tanggapan atas Saran dan Masukan Raperda
25 Jun 2026
Kegiatan Terkait
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Gelar Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dan Desk Finalisasi Tarif Retribusi Daerah
Penyempurnaan Produk Hukum Daerah Melalui Pengharmonisasian Regulasi
Bagian Hukum Fasilitasi Pembahasan Tanggapan atas Saran dan Masukan Raperda
Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup)