Koordinasi Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)

Bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur, Jalan Kayon No. 50-52, Kecamatan Genteng, Surabaya. Koordinasi Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Pembahasan utama dalam kegiatan koordinasi ini adalah Laporan E-Report JDIH, yang meliputi: 1. mekanisme pengisian E-Report JDIH secara tepat dan sesuai indikator penilaian; 2. evaluasi kelengkapan dan validitas data dokumen hukum yang diunggah pada website JDIH; 3. penjelasan indikator penilaian E-Report JDIH sebagai dasar monitoring dan evaluasi kinerja pengelola JDIH; dan 4. kendala teknis dan substantif yang dihadapi pengelola JDIH, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan. Dari kegiatan koordinasi ini diperoleh beberapa hasil, antara lain: 1. meningkatnya pemahaman mengenai tata cara dan substansi pengisian E-Report JDIH; 2. adanya kesepahaman untuk meningkatkan ketepatan waktu dan kualitas pelaporan JDIH; dan 3. tersampaikannya masukan dan rekomendasi guna optimalisasi pengelolaan website JDIH ke depan.
Kegiatan Populer
Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan Terima Mahasiswa PPLH Fakultas Hukum UNISDA Lamongan
247 views
Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup)
182 views
SEMINAR DAN SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)
181 views
RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PELAKSANAAN SEMINAR NASIONAL PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
172 views
Kegiatan Terbaru
Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Raperda Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
5 Agu 2026
Bagian Hukum Setda Lamongan Ikuti Pendampingan Pengharmonisasian Empat Raperda Inisiatif DPRD di Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur
16 Jul 2026
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Gelar Rapat Koordinasi Pembahasan Raperda Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dan Desk Finalisasi Tarif Retribusi Daerah
7 Jul 2026
Penyempurnaan Produk Hukum Daerah Melalui Pengharmonisasian Regulasi
1 Jul 2026




